Rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 tersebut terbagi menjadi dua sikap.
Dari tujuh fraksi DPRD, tiga fraksi yakni PKB, Golkar, dan PDI Perjuangan menerima jawaban bupati sehingga menilai tidak perlu diadakannya pansus. Sedangkan tiga fraksi lain diantaranya Demokrat, NasDem dan PKS menyatakan menolak jawaban bupati sehingga menyatakan perlu membentuk pansus untuk menindaklanjuti jawaban bupati. Sementara itu fraksi Gerindra absen dari sidang.
Relelyanda Solekha Wijayanti yang akrab dipanggil Lely selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan menjadi bagian yang menganggap tidak perlu adanya pansus.
Fraksinya beralasan hal ini tidak lepas dari kinerja bupati Ponorogo yang luar biasa dalam pelaksanaan APBD.
"Kita sudah WTP 13 kali, hal ini membuktikan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD sudah sangat bagus." jelasnya.
Disisi lain Lely legislator PDI Perjuangan dari dapil 3 ini juga mengungkapkan bahwa keberadaan bahasan di DPRD Ponorogo sangat padat dan dibatasi oleh waktu yang singkat.
"Waktu kita sangat singkat, perubahan jadwal anggaran perubahan itu diajukan semula Agustus diajukan di Bulan Juni, besok kita juga harus paripurna membahas KUAPPAS ada juga rapat banggar." imbuhnya.
Setelah diadakan musyawarah oleh Ketua Fraksi akhirnya dicapai kesepakatan untuk membentuk panitia khusus.
Bagus Satriawan
0 Komentar