Saat diwawancarai oleh awak media, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengatakan acara tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi KPK terhadap seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Ponorogo.
Kang Giri menyebut pertemuan itu menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap tata kelola pemerintahan ini kan jarang terjadi. Kita dengan DPR itu biasanya ketemu hanya pada saat paripurna atau sidang-sidang yang sifatnya formal dan diatur dalam aturan,” terang Kang Giri.
Lebih lanjut, Bupati dua periode itu menjelaskan bahwa forum pertemuan antara DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi langkah penting untuk menyelaraskan program dan kebijakan hukum.
"Kami ingin membobol jalur koordinasi yang kaku itu. Pemerintahan ini kan terdiri dari eksekutif dan legislatif, jadi butuh penyelarasan bersama dalam membangun produk hukum, termasuk tata kelola pemerintahan," lanjutnya.
Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari undangan KPK beberapa waktu lalu yang hanya dihadiri oleh pimpinan daerah. Kali ini, seluruh unsur legislatif turut dilibatkan agar hasil evaluasi dapat dipahami bersama.
"Kalau kemarin yang diundang KPK hanya pimpinan, sekarang kami ajak semua untuk duduk bersama agar mekanisme anggaran dan fungsi masing-masing bisa dipahami dengan jelas dan runtut,” jelasnya.
Ia berharap, forum seperti ini bisa menjadi tradisi baru dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Ponorogo.
Harus ada forum untuk kita duduk bersama, supaya langkah kita ke depan dalam membangun Ponorogo bisa sejalan,” pungkasnya.
Bagus Satriawan
.JPG)
Social Plugin