Dalam kesempatan tersebut, Lisdyarita menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Dirjen Bea dan Cukai kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Ponorogo dinobatkan sebagai daerah terbaik di wilayah Madiun dalam penegakan hukum barang kena cukai.
Lisdyarita menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bukti komitmen Pemkab Ponorogo dalam mengoptimalkan pengelolaan DBHCT, baik dari segi penegakan hukum maupun pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau.
“Kami terus berupaya meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan dana ini digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Lisdyarita.
Pada tahun 2025, Pemkab Ponorogo menerima alokasi DBHCT sebesar Rp 46 miliar. Hingga semester pertama, serapan dana mencapai 30,5% dari total alokasi. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program prioritas, antara lain;
- Peningkatan kesejahteraan petani tembakau melalui pembangunan irigasi, jalan produksi, dan gudang penyimpanan hasil tembakau.
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.
-Pembinaan industri hasil tembakau dan kampanye kesehatan masyarakat terkait bahaya rokok ilegal.
Pemkab Ponorogo berkomitmen untuk terus meningkatkan serapan DBHCT dan memastikan dana tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Lisdyarita juga menyampaikan harapan agar kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dapat semakin diperkuat, sehingga pengelolaan DBHCT di Ponorogo semakin optimal dan berkelanjutan.
Bagus Satriawan
Social Plugin