PONOROGO (Warta Mothik) - Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko membawa catatan penting setelah mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai pengelolaan pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah daerah, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
Rakor yang diinisiasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK di Gedung Merah Putih itu merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Ponorogo mendapat giliran nomor 23 dalam agenda koordinasi tersebut.
Saat diwawancarai media massa disela kesibukannya menghadiri Lomba Cipta Menu Makanan yang berlangsung di Sasana Praja, Ponorogo, Senin (27/10/2025), ia menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan wajib mematuhi dan memahami aturan yang telah ditetapkan.
"Pasti ada yang kurang, namun semua harus patuh pada aturan. Karena semua harus detail secara aturan dengan mekanisme yang mengedepankan kehati-hatian,” tegas Kang Giri
Kang Giri mengaku bersyukur karena KPK melakukan assessment langsung secara transparan terhadap tata kelola keuangan Pemkab Ponorogo.
“Pencegahan memang penting untuk tata kelola yang baik. Kesalahan-kesalahan yang terjadi selama ini harus menjadi pengingat untuk bahan perbaikan,” terangnya.
Setiba dari Jakarta, Kang Giri langsung menggelar rapat internal dengan sekretaris daerah, inspektorat, para kepala dinas, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta unsur perencanaan dan penganggaran daerah. Pertemuan itu juga melibatkan bagian pengadaan barang/jasa untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK yang terkait dengan optimalisasi e-katalog lokal.
“Kami duduk bersama, termasuk dengan DPRD, supaya tidak ada lagi keterlambatan usulan atau kesalahan tanggal. Ini hal kecil, tapi kalau administrasinya salah, bisa dianggap kesalahan besar,” jelas Kang Giri.
Menurut Bupati Ponorogo yang juga kader dari PDI Perjuangan itu, pembenahan sistem bukan hanya soal kepatuhan administratif. Melainkan juga tentang memastikan setiap anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"KPK bukan hanya mengintip dari lubang jarum sehingga bisa memahami apa yang kami lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Termasuk keseriusan mengentaskan kemiskinan dan mengoptimalkan potensi objek wisata sebagai penggerak kincir ekonomi,” jelasnya.
Kang Giri berharap seluruh perangkat daerah menjadikan hasil evaluasi KPK sebagai bahan introspeksi. Dia meminta jajarannya memastikan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi manfaat.
“Saya ingin kita semua berkaca, agar ke depan tidak hanya administrasinya yang benar, tapi setiap helai uang benar-benar berguna untuk kemaslahatan rakyat. APBD harus bisa dipertanggungjawabkan dari output, impact, outcome, hingga benefit-nya,” pungkas Kang Giri.
Bagus Satriawan
.JPG)
Social Plugin